Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI Dewi Pusporini dalam acara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Setjen DPR RI tahun 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Foto : Jaka/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam rangka mewujudkan inovasi layanan publik yang adaptif dan responsif, Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Setjen DPR RI tahun 2025. Penilaian Observasi terhadap lima unit kerja dilakukan oleh Tim Penilai baik dari internal maupun eksternal.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI Dewi Pusporini dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan KIPP Setjen DPR RI tahun 2025 ini merupakan upaya untuk mendorong berkembangnya inovasi dalam mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Setjen DPR RI. Dengan adanya kegiatan KIPP, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman.

“Di tengah dinamika tuntutan publik yang terus berkembang, inovasi bukan lagi pilihan, melainkan suatu keniscayaan. Sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas DPR RI, Setjen DPR RI dituntut untuk memberikan layanan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan publik,” ucap Dewi Pusporini di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Kegiatan Penilaian Observasi KIPP Setjen DPR RI tahun 2025 dilaksanakn dalam beberapa tahap, dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal, verifikasi administrasi, dan penilaian proposal. Pada tahun ini ada 13 (tiga belas) unit kerja yang mengikuti KIPP Setjen DPR RI. Dari tahap penilaian proposal, diperoleh 5 (lima) inovasi dengan nilai tertinggi yang maju ke tahap penilaian observasi yaitu, SITANGGUH (Biro Keuangan), SIRIH DPR RI (Biro Persidangan 1), Cup Date (Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang), PPID DPR RI (Biro Protokol dan Humas), dan Regulatory Sandbox Penyusunan NA dan RUU (Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang POLHUKHAM).

Adapun tim penilai yakni Esti Budiyarti, S.H., M.H (Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi, Ombudsman Republik Indonesia), Noviana Andrina, S.H., MAP. (Analis Kebijakan Utama, Kementerian PAN RB), dan Dadan Sidqul Anwar, S.E., M.B.A., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan LAN RI).

Setjen DPR RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lima peserta yang berhasi lanjut ketahap penilaian observasi dan berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penilaian semata, namun juga sebagai sarana refleksi dan penguatan komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berdampak nyata bagi para pemangku kepentingan. Selain itu juga menjadi evaluasi dan masukan berharga demi penyempurnaan inovasi ke depan, serta memperkuatbudaya kerja yang inovatif dan berorientasi pada hasil. (arf,gal/aha)